Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan serapan dan mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengajuan ini didasari oleh peningkatan jumlah penerima dan Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) menjelang akhir tahun 2025.
Hingga 11 November 2025, BGN mencatat realisasi anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total Rp 71 triliun. Sementara dana bantuan pemerintah untuk MBG masih tersisa Rp 15,9 triliun.
“Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap atau membutuhkan Rp 29,5 triliun. Karena setiap hari SPPG kami bertambah, setiap hari penerima manfaat kami bertambah,” ujar Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11).
Saat ini, terdapat 14.800 SPPG yang aktif dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 17.000-18.000 pada akhir November. Serapan anggaran diprediksi melonjak pada pertengahan Desember hingga mencapai Rp 10 triliun.
BGN juga memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang diblokir dan akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG terpencil yang telah diidentifikasi bersama pemerintah daerah.
Dari total 8.218 lokasi yang terverifikasi, BGN menargetkan 6.000 di antaranya dapat terealisasi tahun ini, dengan kebutuhan dana sekitar Rp 18 triliun.
“Rp 18 triliun dikurangi dana yang dibintangi itu, kami membutuhkan dana tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total dana yang kami ajukan minggu ini ke Kemenkeu itu kurang lebih sebanyak Rp 28,6 triliun,” jelas Dadan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN akan melaporkan hasil optimalisasi serapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut ke Komisi XI DPR RI.
“Kami sudah koordinasi dan Kemenkeu memberikan waktu yang sangat pendek, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.
