Dharmasraya – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan preventif dengan menangguhkan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dharmasraya Sungai Rumbai, menyusul laporan dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa di Kecamatan Sungai Rumbai. Keputusan ini tertuang dalam Surat BGN Nomor 297/D.TWS/02/2026, yang diterbitkan pada 4 Februari 2026, dan ditujukan kepada Kepala SPPG Dharmasraya Sungai Rumbai.
Penangguhan ini bertujuan untuk memfasilitasi investigasi menyeluruh terkait potensi penyebab gangguan kesehatan. BGN saat ini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Laporan dari Kepala SPPG setempat, yang mengindikasikan adanya dugaan gangguan kesehatan, menjadi dasar utama pengambilan keputusan ini. Investigasi lapangan singkat oleh Koordinator Regional Provinsi Sumatera Barat juga memperkuat pertimbangan BGN.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh BGN. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Jasman Dt Bandaro Bendang, menyatakan, “Pemkab Dharmasraya mendukung sepenuhnya penghentian sementara operasional SPPG Sungai Rumbai oleh BGN.” Ia menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan kehati-hatian dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Dharmasraya.
Sampel makanan telah dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium Dinas Kesehatan serta BPOM di Padang untuk analisis. “Hasilnya akan kami sampaikan segera kepada BGN dan instansi terkait. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat adalah prioritas utama,” kata Jasman. Pemerintah daerah terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, SPPG, Pemerintah Provinsi, BGN, dan Forkopimda, untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan cepat, akurat, dan transparan. Koordinasi juga dilakukan dengan RSUD dan puskesmas setempat yang menangani pasien, untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang sesuai dengan prosedur.
Jasman mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar. Pemerintah daerah berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan informasi secara terbuka kepada publik, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama.
