Padang – Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada triwulan III 2025. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk terbatasnya belanja pemerintah dan penurunan kinerja sektor usaha utama.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyampaikan bahwa ekonomi Sumbar tumbuh 3,36% (yoy) pada triwulan III 2025, angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,94% (yoy). “Pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 diprakirakan melambat pada rentang 3,33-4,13% (yoy), terutama dari terbatasnya belanja pemerintah dan tertahannya konsumsi masyarakat yang tertranslasikan ke dalam penurunan kinerja sektor konstruksi, perdagangan, dan transportasi pergudangan,” ujarnya dalam media briefing di Padang Old Town, Senin (5/1).
Lebih lanjut, Ikram menjelaskan bahwa perlambatan investasi juga turut berkontribusi pada kondisi ini. Meskipun demikian, BI Sumbar memproyeksikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, dengan perkiraan berada pada rentang 3,77-4,57% (yoy). Peningkatan ini diharapkan didorong oleh upaya pemulihan pasca bencana, seiring dengan peningkatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.
Selain itu, Ikram menyoroti bahwa inflasi Sumbar hingga November 2025 berada di angka 3,62% (ytd), melampaui target inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5±1%. “Terdapat dua peristiwa yang mendorong inflasi lebih tinggi, yaitu cuaca kemarau pada Juni-September serta bencana hidrometeorologi yang tidak kita sangka-sangka datang pada akhir tahun. Hal ini diprakirakan akan mendorong inflasi Sumbar 2025 berada di atas rentang sasaran,” jelasnya. Sumbar sendiri mencatatkan deflasi sebesar 0,24% (mtm) atau 3,93% (yoy) pada November 2025.
Dalam perkembangan lain, data menunjukkan bahwa transaksi QRIS mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh peningkatan jumlah merchant dan pengguna. Sebaliknya, penggunaan kartu debit dan SKNBI menunjukkan tren penurunan di tengah peningkatan BI-FAST, mengindikasikan pergeseran preferensi masyarakat dalam melakukan transaksi digital.
“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, perputaran uang tunai juga mengalami perlambatan, tercermin dari kontraksi inflow dan outflow. Meski demikian, preferensi masyarakat untuk memegang uang tunai masih tinggi,” kata Ikram.
Pada November 2025, kredit perbankan mengalami kontraksi, meskipun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat. Kondisi ini terjadi baik pada sektor korporasi maupun rumah tangga. Risiko kredit terpantau sedikit meningkat, namun tetap terjaga, dengan rasio NPL di bawah ambang batas 5%.
