Padang – Upaya pemerataan kualitas pendidikan di Sumatera Barat menjadi fokus utama dalam Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolda) 2026. Acara yang berlangsung di Grand Rocky Hotel Padang, dibuka pada Rabu (25/2/2026), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat memandang Konsolda sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan. Kegiatan ini, yang mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Menurut Kepala BBPMP Sumbar, Muslihudin, program-program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menunjukkan perkembangan positif sejak 2025. Program tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), penguatan pendidikan karakter, Wajib Belajar 13 Tahun, serta penguatan bahasa dan sastra Indonesia. “Sepanjang 2025, berbagai program mulai menunjukkan hasil,” ujarnya.
Muslihudin menambahkan, dampak positif dari program-program tersebut telah dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan untuk mempercepat implementasi program dan memperluas dampaknya. Tantangan geografis Sumbar, dengan wilayah dataran tinggi dan kepulauan seperti Mentawai, memerlukan perhatian khusus dalam pemerataan akses pendidikan. “Ketimpangan sarana pendidikan antara kota dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) harus kita hadapi bersama melalui sinergi yang solid,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, sependapat bahwa sekolah memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter generasi muda. “Sekolah harus membentuk manusia yang cerdas, sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu menghadapi disrupsi digital dan perubahan iklim,” katanya.
Habibul menambahkan, meskipun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Sumbar sudah baik, penguatan literasi dan numerasi tetap menjadi prioritas. Ia menekankan peran penting kepala dinas, kepala sekolah, dan guru sebagai penggerak perubahan dan orkestrator pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
