Pangkalpinang – Pusat riset timah Indonesia akan dibangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026. Fasilitas ini bertujuan mengembangkan komoditas timah sekaligus mencetak tenaga ahli di bidang pertambangan, sebuah langkah strategis mengingat Bangka Belitung adalah produsen timah terbesar kedua di dunia namun belum memiliki pakar khusus di bidang ini.
Pembangunan pusat riset ini merupakan inisiatif Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) yang bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung.
Ketua Umum AETI, Harwendro Adityo Dewanto, mengungkapkan bahwa ketiadaan pusat riset menjadi alasan utama pembangunan ini. “Sebagai daerah penghasil timah terbesar kedua di dunia, kami tidak punya tenaga ahli khusus soal timah karena tidak punya pusat risetnya,” ujar Harwendro saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangka Belitung di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai Pangkalpinang, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Harwendro menuturkan, hasil riset dan pengembangan di pusat tersebut akan menjadi penentu keberlangsungan timah Indonesia ke depan, terutama bagi Bangka Belitung yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor ini.
“Riset ini perlu dan kami bersyukur Universitas Bangka Belitung siap untuk bekerja sama. Tahun depan akan dimulai groundbreaking,” kata dia.
Meskipun data pemerintah memprediksi cadangan timah Bangka Belitung akan habis dalam 25 hingga 30 tahun mendatang, Harwendro optimis bahwa umur timah dapat diperpanjang.
Hal ini bisa dilakukan dengan terus melakukan eksplorasi dan membuka sumur baru di daerah yang masih berpotensi. “Timah ini ditambang sejak tahun 1800-an. Sampai hari ini tidak habis-habis karena katanya timah beranak cucu di sini. Artinya cadangan kita masih banyak dan masih bisa terus dikembangkan dengan membuka sumur baru yang memiliki potensi,” jelasnya.
Namun, industri pertambangan timah menghadapi tantangan serius berupa aktivitas penyelundupan. Praktik ilegal ini menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan dari sektor pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti royalti.
“Sumber daya alam timah kita lari ke negara lain itu benar. Bahkan sewaktu saya menghadiri konferensi timah internasional di Penang, Malaysia, orang dari Malaysia Smelting Company bilang bahwa mereka menerima pasokan timah Indonesia 1.000 ton hingga 1.200 ton per bulan. Bagaimana darah saya tidak mendidih mendengarkannya,” kisah Harwendro.
Laporan tersebut telah disampaikan Harwendro kepada Presiden Prabowo Subianto dan langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan para penyelundup. Sebagai imbas positifnya, produksi timah Indonesia mulai meningkat dan target ekspor 54 ribu ton timah tahun ini diprediksi akan tercapai.
