Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan keputusan final mengenai pelepasan saham kepemilikan (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat diputuskan pada awal Oktober 2025. Divestasi ini menjadi syarat utama bagi PTFI untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2041.
Pemerintah tengah bernegosiasi dengan Freeport McMoran, induk PTFI, agar Indonesia dapat memperoleh saham di atas 10 persen. Targetnya adalah Indonesia mengakuisisi saham sebesar 12 persen.
Bahlil menjelaskan bahwa divestasi ini penting karena perpanjangan IUPK Operasi Produksi mensyaratkan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi, minimal 10 persen dari total kepemilikan saham, kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Nantinya, hasil divestasi juga akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, yang berlaku mulai 2041.
Kepastian divestasi ini penting untuk segera dirampungkan agar Freeport dapat melanjutkan eksplorasi. Eksplorasi untuk tambang bawah tanah membutuhkan waktu yang lama, antara 10 hingga 16 tahun.
Menurut Bahlil, produksi Freeport pada 2020-2021 merupakan hasil eksplorasi yang telah dilakukan sejak 2004. Jika izin Freeport tidak segera diperpanjang, puncak produksi akan terjadi pada 2035 dan setelah itu akan menurun drastis.
Penurunan produktivitas Freeport akan berdampak signifikan pada pendapatan negara, lapangan pekerjaan, serta ekonomi daerah. Oleh karena itu, komunikasi intensif dengan Freeport McMoran terus dilakukan.
Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun, hingga 2061. Ini melampaui kontrak saat ini yang hanya berlaku sampai 2041.
Bahlil telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI melebihi rencana awal 10 persen. Presiden Prabowo juga telah meminta Bahlil untuk mempercepat komunikasi guna mematangkan kesepakatan tersebut.
Menteri ESDM tersebut memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis. Bahlil meminta agar valuasi tersebut diberikan dengan angka “semurah-murahnya” kepada pemerintah, khususnya BUMD Papua dan MIND ID.
