Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya keras mengatasi krisis air bersih di Kota Padang pasca bencana hidrometeorologi. Antisipasi terhadap potensi konflik sosial menjadi fokus utama dalam penanganan masalah ini.
Dalam rapat koordinasi lintas instansi yang berlangsung di Istana Gubernuran pada Kamis (22/1/2026) malam, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya penanganan cepat dan terukur terhadap kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kota Padang. Rapat ini diadakan sebagai respons terhadap dampak kekeringan yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem di hulu sungai akibat banjir bandang pada akhir November 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, melaporkan bahwa empat kecamatan, yaitu Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah, terdampak langsung oleh kekeringan. “Pergeseran arah aliran sungai telah menyebabkan terputusnya jaringan irigasi, yang berdampak tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pada kebutuhan rumah tangga karena banyak sumur warga yang mengering,” jelasnya.
Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah-langkah penanganan cepat, termasuk penyediaan air bersih menggunakan mobil tangki, pembangunan sumur bor dangkal, dan pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur, sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa cuaca panas akan berlangsung hingga akhir Januari hingga awal Februari 2026. “Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan pentingnya pemetaan detail terhadap titik-titik permasalahan penyediaan air bersih agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. “Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujarnya, memastikan dukungan penuh dari Pemprov Sumbar terhadap kebutuhan Pemerintah Kota Padang.
Gubernur Mahyeldi juga mengingatkan akan potensi persoalan sosial baru jika persoalan air bersih ini berlangsung lama. “Saya berharap jangan sampai ada warga yang berebut air bersih. Itu bisa memicu masalah baru. Karena itu, persoalan ini harus segera kita selesaikan bersama, semua pihak harus bersinergi,” tegasnya. Ia menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar masyarakat dapat fokus menjalankan ibadah tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, para Kepala OPD dari Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar.
