Johannesburg – Amerika Serikat menuduh Afrika Selatan mengabaikan prinsip pendirian G20 terkait deklarasi pemimpin negara anggota yang memuat isu krisis iklim. Tuduhan ini muncul di tengah sengketa serah terima presidensi G20.
Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa Presiden Cyril Ramaphosa tetap mendorong deklarasi tersebut meskipun AS secara konsisten menolak. AS berharap dapat mengembalikan legitimasi G20 pada 2026 saat menjadi tuan rumah.
Ketegangan ini terjadi bersamaan dengan absennya delegasi resmi AS pada KTT G20 di Johannesburg. Seharusnya, AS menerima giliran presidensi dari Afrika Selatan pada hari pembukaan, namun serah terima tersebut tidak terlaksana.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, menjelaskan bahwa Washington ingin serah terima dilakukan melalui charge d’affaires Kedutaan AS di Pretoria. Pihaknya ingin membedakan antara serah terima dan pembahasan substansi yang sedang berlangsung dalam pertemuan yang dihadiri para kepala negara serta pejabat.
Lamola menegaskan serah terima harus dilakukan pada tingkat kepala negara atau minimal menteri yang ditunjuk oleh Presiden AS. “Kami akan memberikan penghormatan setara kepada mereka. Satu-satunya hal yang kami sampaikan adalah presiden kami tidak bisa menyerahkan presidensi kepada seorang charge d’affaires dalam KTT yang dihadiri begitu banyak kepala negara,” ujarnya.
Kisruh ini menyusul keputusan Trump yang sebelumnya tidak mengirim pejabat AS ke Johannesburg. Ia menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Afrikaner kulit putih.
Presiden Ramaphosa sempat menyebut ada kemungkinan perubahan sikap dari AS, namun Gedung Putih membantah pernyataan tersebut. KTT G20 akhirnya dibuka tanpa kehadiran AS. G20 sendiri dibentuk pada 1999 dan beranggotakan 19 negara serta dua organisasi regional, yaitu Uni Eropa dan Uni Afrika.
