Pulau Punjung – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2026 terancam defisit akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemangkasan mencapai 20-25 persen.
Akibatnya, hanya 2,2 persen anggaran yang tersisa untuk pembangunan produktif. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.
Prioritas utama adalah program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Belanja pegawai mencapai lebih dari 50 persen APBD.
Kondisi ini bukan disebabkan pembengkakan gaji ASN, melainkan penurunan pendapatan daerah. Bupati Dharmasraya menegaskan efisiensi anggaran.
Perjalanan dinas dipangkas hingga 25 persen dan kegiatan seremonial sebesar 50 persen. Pemerintah menerapkan sistem scoring untuk menyeleksi usulan Musrenbang senilai Rp2 triliun.
Penilaian berdasarkan dampak terhadap ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sektor pendidikan diperkuat dengan pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak tidak mampu. Selain itu, ada Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM.
Akses pendidikan digital diperluas melalui penyediaan internet gratis di wilayah blankspot. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola sebagai penggerak ekonomi lokal.
Program ini melibatkan petani, peternak, dan UMKM Dharmasraya. Program One Village One Product (OVOP) fokus pada delapan komoditas strategis.
Tujuannya menjamin kemandirian pasokan pangan. Daerah berupaya meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak.
Upaya lain termasuk pembentukan BUMD, hilirisasi usaha pertanian, dan pembukaan Samsat Nagari. APBD 2026 akan menjadi instrumen pembangunan nyata.
Pembangunan difokuskan untuk memperkuat pendidikan, menggerakkan ekonomi, dan menurunkan kemiskinan.
