Jakarta – Kenaikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 memicu pertanyaan serius mengenai kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyerap dana jumbo tersebut. Pasalnya, hingga Agustus 2025, penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun atau setara 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Angka ini melonjak tajam hingga 371,83 persen dibandingkan anggaran tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyatakan bahwa lonjakan anggaran MBG akan terus dikaji secara menyeluruh. Meskipun penyerapan anggaran tahun ini masih terus digenjot, peningkatan alokasi dana untuk tahun 2026 disebut tetap diperlukan mengingat target penerima program makan bergizi yang semakin meluas.
“Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tetapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Kenapa tahun depan anggarannya lebih besar? Karena target dan kebutuhannya juga makin besar,” jelas Astera di Kementerian Keuangan pada Jumat (3/10/2025).
Astera menjelaskan bahwa peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 tidak lepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jika tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik jadi 400. Otomatis, kebutuhan dananya juga ikut bertambah. Jadi bukan soal menambah anggaran untuk BGN, tetapi karena memang target program MBG yang diperluas,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan optimisme bahwa penyerapan anggaran MBG pada 2026 akan lebih optimal. Hal ini seiring dengan meningkatnya kapasitas BGN dan instansi terkait dalam mengelola program baik secara administratif maupun operasional.
“Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan II, arah kebijakan dan strategi program MBG akan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, serta percepatan pencairan dana melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account. Selain itu, pelatihan SDM di Sistem Pengelolaan Pangan dan Gizi (SPPG), penguatan logistik dan distribusi melalui jejaring pasok pangan, komunikasi dan partisipasi publik, serta kemitraan lintas sektor juga menjadi prioritas.
Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis, program ini menghadapi sejumlah tantangan. Pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi pekerjaan rumah utama karena keterbatasan infrastruktur. Penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut mendorong perekonomian daerah.
Di samping itu, program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi. Pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan tepat guna dan berkelanjutan. MBG bukan hanya program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.
