Sabang – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan penyegelan 250 ton beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang, Aceh. Penindakan tegas ini dilakukan karena impor beras saat ini ilegal dan tidak sesuai prosedur.
“Kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat,” tegas Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11/2025).
Amran mencurigai adanya kejanggalan dalam proses impor ini. Pasalnya, risalah rapat koordinasi pemerintah pada 14 November 2025 di Jakarta telah menolak permohonan impor tersebut.
Namun, izin impor dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dahulu. Hal ini mengindikasikan adanya upaya terencana yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Penyegelan dan penghentian distribusi beras ilegal ini dilakukan karena tidak adanya izin impor yang sah. Pemerintah juga tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk sebuah perusahaan yang beroperasi di Sabang.
Pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Amran telah meminta kepolisian dan lembaga terkait untuk memverifikasi dan menindaklanjuti laporan tersebut.
Amran menegaskan, impor beras saat ini ilegal karena Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan tidak ada kebutuhan impor, mengingat stok beras nasional mencukupi.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras tahun ini mencapai 34,7 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton.
Amran memproyeksikan stok beras nasional hingga awal 2026 mencapai 12,89 juta ton, berdasarkan neraca beras Januari-Desember 2026 per 5 November 2025. Jumlah tersebut merupakan stok *carry over* hingga akhir 2025 yang tersebar di berbagai lini, termasuk cadangan beras pemerintah di Bulog.
Neraca pangan Provinsi Aceh menunjukkan surplus beras 871,4 ribu ton dengan ketersediaan 1,53 juta ton dan kebutuhan konsumsi 667,7 ribu ton. Sabang sendiri surplus beras 970 ton dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.
