Jakarta – Indonesia membutuhkan persetujuan dari seluruh negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), termasuk Israel, untuk dapat bergabung dengan organisasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait normalisasi hubungan dengan Israel tetap sama seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB pada September 2025. Prabowo menyatakan Indonesia akan mengakui Israel jika Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir itu sudah jelas bahwa apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Kamis (11/12/2025).
Israel merupakan salah satu dari 38 negara anggota tetap OECD. Indonesia sendiri telah memulai proses untuk bergabung dengan organisasi internasional ini.
Indonesia menjadi mitra kunci OECD pada tahun 2007. Pengajuan sebagai anggota penuh dimulai sejak pertengahan 2023 dan menjadi kandidat aksesi pada 2024.
“Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang masuk ke aksesi OECD, namun di belakang kita ada Thailand, sudah menyampaikan initial memorandum, jadi ini sudah beberapa negara ASEAN sedang berpacu untuk mendapatkan aksesi OECD,” kata Airlangga.
Saat ini, Indonesia sedang dalam periode tinjauan teknis. Tim sekretariat OECD, dipimpin oleh Deputy Secretary General, melakukan kunjungan untuk melihat langsung percepatan aksesi Indonesia dalam persiapan tinjauan teknis. Tiga sektor yang ditinjau dan diverifikasi adalah lingkungan perdagangan dan ekonomi digital.
