Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan besar terkait kekurangan rumah atau backlog perumahan. Berdasarkan data terbaru, tercatat 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara 26 juta keluarga lainnya tinggal di hunian yang tidak layak huni.
AHY menyampaikan data tersebut saat pemaparan capaian satu tahun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025. “Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni,” ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas nasional. AHY mengklaim sejumlah skema pembiayaan menunjukkan progres positif hingga 29 September 2025.
Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terealisasi 200.809 unit rumah dari target 350.000 unit, atau sekitar 57 persen. Sementara itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit dari 45.073 unit yang ditargetkan, dengan tingkat realisasi 52 persen.
Selain itu, terdapat 177.970 unit rumah yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). AHY menjelaskan, persoalan perumahan tidak hanya menyangkut ketersediaan unit rumah, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan tata ruang yang semakin kompleks. Terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Pemerintah menghadapi dilema dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Banyak lahan produktif yang semula digunakan untuk pertanian dan perkebunan kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
“Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” kata AHY.
