Jakarta – Ahli gizi, dr. Tan Shot Yen, mengkritik keras penggunaan makanan cepat saji atau ultra processed food (UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyayangkan hal ini, padahal menurutnya, makanan bergizi dengan bahan baku lokal lebih baik dan mudah disajikan.
“Kita bisa memberikan otak-otak, kita bisa kasih telur puyuh pindang. Masak kita kalah sama ibu-ibu yang jualan di pasar subuh,” ujar Tan dalam diskusi daring, Senin (17/11/2025).
Tan menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan telah merilis panduan standar gizi dan makanan program MBG. Panduan tersebut berisi resep dan takaran gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.
Dokumen panduan itu memuat resep makanan lokal yang bisa disajikan dalam rantang MBG. Contohnya, dua sate lilit ikan tenggiri (80 gram), 800 gram lawar bali, dan satu pisang goreng (50 gram).
Namun, dalam implementasinya, Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) sering menyajikan makanan cepat saji dan susu sapi bercampur gula. Tan menekankan, makanan cepat saji dapat memicu obesitas, gangguan metabolisme, dan masalah gizi pada anak-anak dan orang dewasa.
Selain itu, makanan cepat saji dapat mengganggu fokus dan menyebabkan hiperaktivitas pada anak, yang berpotensi menurunkan performa akademik. Tan mempertanyakan tujuan awal program MBG, yaitu pemenuhan gizi harian anak sekolah, perbaikan status gizi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada 2045.
“Nah sekarang kalau (makanan) yang dibagi malah (membuat) performa akademiknya anjlok, gimana?” tanyanya.
Tan mendorong agar SPPG membuat menu makanan yang variatif dari menu khas daerah di seluruh Indonesia. “Jadi jangan pernah mengatakan anak-anak itu enggak doyan menu lokal. Barangkali yang masak yang gak benar,” tegasnya.
Ia pun mendorong kampanye “4 Reformasi + 5 Rekomendasi MBG” yang menuntut perubahan terhadap pelaksanaan proyek Presiden Prabowo Subianto. “Kita betul-betul menginginkan agar menghentikan produk-produk industri masuk sebagai bagian dari MBG,” serunya.
Berikut adalah tuntutan perubahan Tan terhadap proyek MBG:
4 Reformasi Pelaksanaan MBG
1. Menghentikan distribusi UPF dalam MBG.
2. Menghentikan operasional SPPG yang tidak sesuai petunjuk teknis dan berpotensi menimbulkan masalah.
3. Menghentikan SPPG yang sudah bermasalah sampai mampu melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis yang didahului simulasi terkontrol.
4. Menerapkan sistem monitoring, evaluasi, dan supervisi yang akuntabel di semua SPPG.
5 Rekomendasi Pelaksanaan MBG
1. Menggandeng kantin sekolah agar menjadi dapur MBG yang berkualitas dengan ketentuan sebagai SPPG termodifikasi.
2. Bekerja sama dengan unit kesehatan lingkungan atau puskesmas setempat sebagai layanan supervisi, monitoring, dan evaluasi.
3. Transparansi keuangan setiap SPPG.
4. Menerapkan edukasi makan bergizi tanpa campur tangan kepentingan industri di semua segmen penerima manfaat.
5. Bekerja sama dengan tenaga pelaksana gizi puskesmas setempat.
6. Mengalokasikan menu lokal sebagai 80 persen isi MBG di seluruh wilayah.
