Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 26 perusahaan telah mencatatkan saham perdana (IPO) di bursa saham hingga 24 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, emiten berhasil menghimpun dana segar sebesar Rp18,1 triliun.
Saat ini, sembilan perusahaan lainnya sedang dalam antrean untuk pencatatan saham di BEI. Rinciannya, dua perusahaan beraset kecil (di bawah Rp50 miliar), satu beraset menengah (Rp50-250 miliar), dan enam beraset besar (di atas Rp250 miliar).
Calon emiten yang mengantre ini tersebar di berbagai sektor, termasuk dua perusahaan dari sektor basic materials, satu energi, tiga financials, satu industri, satu teknologi, serta satu transportation and logistic.
Sebelumnya, pada Oktober 2025, BEI telah merevisi target IPO tahun ini dari 66 menjadi 45 perusahaan. Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi mengejar kuantitas perusahaan yang IPO.
BEI kini fokus pada kualitas perusahaan yang melantai di bursa. Fokus ini tercermin dari lima perusahaan yang masuk kategori lighthouse IPO dari 23 perusahaan. Kriteria lighthouse IPO adalah memiliki kapitalisasi pasar minimal Rp3 triliun dengan free float 15 persen, atau kapitalisasi pasar free float lebih dari Rp700 miliar.
“Tahun depan kami targetkan 50 IPO saham,” kata Iman dalam Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BEI pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Ekonom & Capital Market Specialist, Lucky Bayu Purnomo, menjelaskan bahwa pasar modal Indonesia tahun ini tengah menghadapi tekanan. Hal ini disebabkan oleh tingginya suku bunga global dan preferensi investor terhadap instrumen berpendapatan tetap.
Kondisi tersebut mengakibatkan likuiditas investor, baik ritel maupun institusi domestik, menjadi terbatas. Akibatnya, valuasi IPO tidak seatraktif periode sebelumnya. “Pasar modal Indonesia memang tengah menghadapi tekanan,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Lucky menambahkan, otoritas pasar modal kini semakin selektif. Penekanan pada transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik membuat banyak emiten perlu beradaptasi dengan standar pelaporan dan audit publik yang lebih ketat. Hal ini menjadikan proses IPO lebih panjang dan membutuhkan biaya lebih besar.
Meskipun demikian, Lucky menilai kondisi ini wajar mengingat pemerintahan baru baru saja berjalan. Para pengusaha masih menunggu kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto, serta merancang strategi dan arah aksi korporasi jangka panjang.
Lucky menyimpulkan bahwa banyak perusahaan sedang mematangkan strategi dan momentum pasar demi hasil yang optimal. Dalam jangka panjang, investor tetap memperhatikan fundamental kinerja IHSG sebagai barometer. “Banyak perusahaan tidak serta-merta menunda IPO karena pesimisme,” pungkasnya.
