Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi setengah dari jenis pekerjaan yang ada saat ini akan lenyap pada tahun 2050. Lebih lanjut, sekitar 60% anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah dasar diperkirakan akan bekerja di bidang yang sama sekali belum ada. Menanggapi proyeksi ini, Direktur Regional UNESCO, Maki Katsuno, menekankan pentingnya pengembangan keterampilan baru untuk menghadapi transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Sabtu (11/10).
Katsuno menjelaskan bahwa transformasi menuju ekonomi berkelanjutan akan menuntut kemampuan baru yang lebih dari sekadar bersifat kognitif, melainkan bersifat holistik. “Ini bukan hanya tentang ekonomi hijau, tetapi juga ekonomi industri yang lebih inklusif secara sosial dan budaya,” ujarnya.
Ia mengidentifikasi setidaknya tiga kategori utama kemampuan yang perlu dikembangkan untuk masa depan. Pertama, human skills, seperti kepemimpinan, kerja sama tim, motivasi, kelincahan (agility), dan kesadaran diri.
“Ini adalah keterampilan yang membuat manusia tetap relevan di tengah percepatan otomatisasi dan digitalisasi,” kata Katsuno.
Kedua, kemampuan teknis yang terkait dengan pembangunan infrastruktur hijau dan pengelolaan sumber daya alam. UNESCO turut memberikan dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga profesional di bidang ekologi dan keberlanjutan.
Keterampilan ini, menurut Katsuno, penting untuk menghadapi tantangan perkotaan seperti pengelolaan banjir, peningkatan kualitas air, hingga ketahanan masyarakat.
Ketiga, kemampuan memahami dan mengolah data. Pemecahan isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari data ilmiah. “Contohnya dalam penanganan masalah air, kita perlu kemampuan pengumpulan data, penginderaan jauh, serta interpretasi data agar bisa menentukan solusi cepat dan tepat,” jelasnya.
Namun, Katsuno menilai penguatan keterampilan semacam itu harus dimulai dari sistem pendidikan. Saat ini, hanya sekitar 53% kurikulum global yang menyinggung isu perubahan iklim, sementara kurang dari 40% guru merasa nyaman membahasnya di kelas.
“Kita harus memperhatikan pendidikan lebih serius sebelum berbicara tentang akses terhadap keterampilan hijau yang lebih kompleks,” tegas Katsuno.
Untuk menutup kesenjangan tersebut, UNESCO bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan lingkungan, terutama bagi kelompok yang belum banyak terjangkau sistem formal.
“Kami ingin memastikan semua orang memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh keahlian yang dibutuhkan menuju transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata Katsuno.
Transformasi ke arah ekonomi hijau, lanjutnya, tak hanya menuntut adaptasi teknologi, tetapi juga perubahan paradigma. “Kita harus menggabungkan sains, teknologi, dan nilai keberlanjutan dalam satu sistem yang saling mendukung,” pungkasnya.
